Terlengkap Presiden Jokowi Bagi Pindahkan Ibukota Pindah, Kalimantan Calon Kuat
Presiden Jokowi memastikan Ibukota Negara mau dipindahkan ke luar pulau Jawa. Sinyalemen kuat Ibukota negara mau dipindahkan ke Kalimantan.
Hal ini dikatakan dalam rapat terbatas kabinet di Istana Kepresidenan, demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro kepada para wartawan. Ia mengatakan keputusan ini didasari oleh berbagai pertimbangan yg sudah dikaji oleh kementeriannya.
Pertama, ibu kota baru harus memiliki lokasi strategis secara geografis, yaitu berada di tengah wilayah Indonesia.
Kedua, luas lahan daerah yg mau menjadi calon ibu kota mencukupi, baik lahan tersebut milik pemerintah maupun milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, pembangunan ibu kota membutuhkan lahan yg luas.
Estimasinya sekitar 30-40 ribu hektare (ha). "Kami ingin yg sudah tersedia yg bisa dibangun, yg tidak lagi memerlukan biaya pembebasan," jelas Bambang.
Ketiga, wilayah harus bebas bencana alam alias setidaknya paling minim risiko. Mulai dari gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dengan lahan gambut. Selain itu, harus tersedia sumber daya air yg cukup dengan bebas dari pencemaran lingkungan.
Keempat, untuk meminimalisir kebutuhan pembangunan infrastruktur baru, pemerintah ingin ibu kota baru berada di kota yg sudah cukup berkembang. "Kami ingin kota kelas menengah yg sudah existing. Maksudnya kota yg sudah punya akses mobilitas alias logistik. Misalnya kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut, begitu juga pelabuhan dengan jalan koneksi," katanya.
Kelima, dekat dengan pantai. Menurutnya, hal ini harus ada karena identitas Indonesia merupakan negara maritim, sehingga sebaiknya ibu kota lokasinya tidak jauh dari pantai tapi tidak harus di tepi pantai itu sendiri.
Keenam, ada akses dengan layanan air minum, sanitasi, listrik, dengan jaringan komunikasi yg memadai. Ketujuh, memiliki risiko konflik sosial yg minim dengan masyarakatnya memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Sebab, nanti mau banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yg berdatangan ke kota tersebut untuk bekerja di pemerintahan.
Kedelapan, tidak dekat dengan perbatasan dengan negara tetangga. Tujuannya, untuk menjaga keutuhan wilayah teritorial negara secara menyeluruh. Sayangnya, Bambang belum ingin menyebut kota mana alias pulau apa yg mau dijadikan lokasi ibu kota baru.
Isu mau dipindahkannya Ibukota negara ke luar pulau Jawa ini sebenarnya sudah menyeruak beberapa tahun lalu.
Ibukota Kemungkinan Pindah Ke Kalimantan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal pemindahan ibu kota berada di luar Pulau Jawa, yakni di Kalimantan. Alasannya, jumlah penduduk di Pulau Jawa sudah terlampau padat. Sementara, jumlah penduduk di Kalimantan masih sangat rendah.
Data yg dikantonginya menyebut jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 57 persen dari total populasi di Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk di Pulau Sumatera tembus 21 persen.
Padahal, jumlah penduduk di Pulau Kalimantan cuma sekitar 6 persen, Sulawesi 7 persen, dengan Maluku serta Papua hanya tiga persen.
Sinyal dari Jokowi ini sekaligus mengubur dua alternatif kota yg sempat disebut-sebut mau menjadi calon ibu kota baru. Yakni, di sekitaran Monas, Jakarta, alias di kota-kota sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dengan Bekasi (Bodetabek).
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyebut tiga alternatif dipertimbangkan untuk pemindahan ibu kota.
Pertama, distrik khusus di kawasan Monas, Jakarta. Kedua, kota-kota di sekitar Jakarta, seperti Bodetabek. Ketiga, dipindahkan ke luar Pulau Jawa.
"Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, saya sih alternatif satu dengan dua sudah tidak," tegas mantan gubernur DKI Jakarta itu.
