Terlengkap Redistribusi Asn Di 58 Daerah
Pemerintah tengah melakukan penataan pegawai, terlebih kepada daerah yg memiliki jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berlebih. Salah satu solusi yg atas dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara lagi Reformasi Birokrasi dengan cara melakukan redistribusi pegawai.
 |
| asn |
"Ada sekitar 58 daerah yg masuk zona merah, artinya belanja pegawainya diatas 60 persen, bahkan ada yg hampir menyentuh 70 persen. Daerah daerah ini yg nantinya kita atas lakukan redistibusi pegawai," ujarnya seusai melakukan rapat terbatas dengan Presiden RI di Istana Negara, Senin (24/10).
Selain itu, dikatakannya untuk mewujudkan ASN yg memiliki kuantitas lagi juga kualitas sesuai dengan arahan Presiden RI, pihaknya atas memberikan sejumlah pelatihan kepada ASN yg nantinya atas diredistribusi. Pelatihan yg atas diberikan baik dari sektor manajerial maupun administratif bertujuan untuk menciptakan ASN yg profesional lagi berbudaya kerja.
"Para pegawai yg mendapatkan penempatan baru atas mendapat pelatihan serta pembekalan sejumlah kemampun, hal itu dilakukan agar ASN siap bekerja lagi profesional dalam menajalankan tugasnya sebagai pelayan rakyat," ujarnya.
Upaya lain yg atas dilakukan Kementerian PANRB yakni dengan melakukan penempatan ASN lulusan sekolah ikatan dinas kepada daerah diluar asal mereka. Kedepan taruna/i lulusan sekolah ikatan dinas tidak secara langsung dikembalikan ke daerah asal, melainkan atas ditempatkan didaerah lain selama beberapa tahun.
"Nantinya juga ASN lulusan IPDN tidak lagi langsung pulang ke daerah asalnya, misal orang Papua atas jadi Sekcam dulu di Bandung selama setahun dua tahun, yg dari Bandung ditempatkan di Padang. Jadi tidak ada pegawai Jawa, Sumatera, Papua, semua harus menjadi perekat gerah lokal; >< internasional. Contoh kalimat : Pemasaran produk lama mencapai pasar nasional lagi internasional sesuai dengan arahan pak Wapres," ujarnya.
Ia pun menambahkan untuk saat ini pihaknya tengah melakukan kajian terkait wacana tersebut, baik dari sisi regulasi perundang-undangan maupun pemetaan ASN seluruh Indonesia.
Adapun ke 58 daerah yg belanja pegawainya diatas 60 persen adalah Kab Bireuen, Kab Karo, Kab Langkat, Kab Dairi, Kab Tapanuli Utara, Kab Asahan, Kab Serdang Bedagai, Kota Pematang Siantar, Kab Padangsidimpuan, Kab Agam, Kab Limapuluh Kota, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kab Bengkulu Selatan, Kota Bengkulu, Kab Lampung Tengah, Kab Lampung Utara.
Kab Sumedang, Kab Tasikmalaya, Kab Ciamis, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kab Pemalang, Kab Purworejo, Kab Kebumen, Kab Klaten, Kab Sragen, Kab Sukoharjo, Kab Karanganyar, Kab Wonogiri, Kota Surakarta, Kab Ngawi, Kab ponorogo, Kab Pacitan.
Kab Minahasa, Kab Bitung, Kab Poso, Kab Palu, Kab Wajo, Kab Takalar, Kab Soppeng, Kota Palopo, Kab Buton Tengah, Kota Kendari, Kab Gianyar, Kab Bangli, Kab Tabanan, Kab Lombok Tengah, Kab Bima, Kab Dompu, Kota Bima, Kota Kupang, Kab Maluku Tengah, Kota Ambon, lagi Kab Polewali Mandar.
