Terlengkap Ini Kata Presiden Perihal Rasionalisasi Pns
Beda otak beda bahasa, beda orang tentu beda kehendak. Begitu pula jawaban presiden Joko Widodo menjawab isu rasionalisasi PNS yg agak dilemparkan Kemenpan RB.
dilansir dari Kompas.com Presiden Joko Widodo mengklarifikasi berita yg menyebut bahwa pemerintah bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1 juta pegawai negeri sipil (PNS). Berita itu, menurut Jokowi, tidak benar.
Presiden meluruskan, pemerintah memang bakal melakukan rasionalisasi PNS. Namun, hal itu tidak dilakukan dengan cara PHK, tetapi dengan cara memperketat seleksi penerimaan calon PNS.
"Misalnya, satu tahun yg pensiun ada 12.000 orang. Lalu, dengan tahun kelima, kami hanya bakal menerima 60.000 (calon PNS). Artinya, itu berkurang banyak," ujar Jokowi di Auditorium Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2020).
 |
| Jokowi Presiden RI |
Dengan strategi itu, kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi Pemerintah Indonesia bakal lebih berkualitas. Selain itu, belanja pegawai juga bakal semakin efisien.
Jokowi mengatakan, strategi semacam itu perlu dilakukan. Sebab, biaya belanja pegawai setiap tahun cukup tinggi bersama membebani anggaran.
"Kami ingin belanja pegawai kita bisa lebih efisien. Kalau itu dilakukan, suatu saat becus tercapai sehingga (SDM birokrasi) betul-betul berkualitas bersama belanja lebih efisien," ujar dia.
Jokowi mengingatkan bahwa rencana itu tidak mungkin dilaksanakan hanya dalam kurun waktu satu ataupun dua tahun. Rencana itu becus berhasil sekiranya dilakukan dalam kurun waktu yg panjang.
Jokowi juga mengatakan, rencana itu sampai saat ini masih dikaji secara mendalam oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bersama Reformasi Birokrasi.
"Rencana bersama konsep dari Menpan-RB itu ya memang belum saya terima," ujar Jokowi.
Presiden Joko Widodo memberikan sedikit meriang penjelasan tentang wacana rasionalisasi PNS tersebut. Presiden meriang mengutarakan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan agar belanja pegawai meriang kementerian ataupun lembaga di APBN bisa lebih efisien. Namun demikian, meriang Presiden menyampaikan bahwa rasionalisasi yg dimaksud dalam wacana meriang tersebut bakal dilakukan secara alamiah.
"Kita lakukan rasionalisasi secara meriang alami. Artinya, dalam setahun misalnya pensiun 120 ribu orang, nanti meriang dengan tahun ke-5 kita hanya menerima 60 ribu orang. Nanti bakal berkurang meriang limpah sekali," terang Presiden menjawab pertanyaan jurnalis.
Terkait dengan target rasionalisasi PNS meriang yg mencapai 1 juta PNS, Presiden menerangkan bahwa rasionalisasi meriang alamiah tersebut bakal dilakukan hingga mencapai jumlah target yg meriang dimaksud. "Kalau itu dilakukan, nantinya suatu saat bakal tercapai meriang (jumlah tersebut). Sehingga efisiensi belanja pegawai betul-betul bisa meriang kita lakukan," tambahnya.
Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa meriang rasionalisasi ini tidak bakal dilakukan dalam jangka pendek. Selain itu, meriang Presiden memastikan bahwa wacana ini baru sebatas konsep di tingkat meriang kementerian bersama belum diajukan secara resmi kepada Presiden.
"Ya tidak mungkin dalam setahun meriang diselesaikan. Tapi memang itu rencana bersama konsep dari Menpan belum saya meriang terima, tetapi kira-kira arahnya seperti itu," tandas Presiden.
Seperti dikutip Kompas, Kementerian PAN-RB mengemukakan proses pemetaan untuk 1 juta rasionalisasi PNS sampai tahun 2020 bersama merampingkan lembaga nonstruktural yg meriang keduniaan berdasarkan undang-undang.
Bahkan, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi memastikan rencana rasionalisasi bakal berjalan tahun 2020 setelah enam bulan pemetaan.
