Update 3 Kriteria Penerima Kartu Prakerja

Kesulitan mendapatkan pekerjaan seringkali dikeluhkan para angkatan kerja baru. Terlebih bagi mereka yg baru lulus pendidikan menengah maupun menyelesaikan bangku kuliah. Karena kompetensi yg didapat dari lembaga pendidikan seringkali tak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Karena itu, Pemerintah hadir dengan program Kartu Pra Kerja yg atas mulai dilaksanakan tahun 2020.⁣
⁣
Program ini disiapkan Pemerintah untuk menghilangkan gap antara kompetensi SDM beserta kebutuhan dunia kerja  atas disiapkan Pemerintah dalam pos anggaran bantuan sosial untuk menyelenggarakan pelatihan digital beserta reguler dalam program Kartu Pra Kerja.⁣
⁣

"Kartu Prakerja ini waktu digulirkan, mindsetnya adalah untuk catch-up beserta untuk jaring pengaman sosial. Untuk catch-up dalam pengertian, ketika lulusan sekolah tamatan SMA ingin kerja, merasa tidak cukup untuk kualifikasi kerja, tanpa pengalaman, mereka bisa ikut pelatihan pra kerja. Jadi mereka tamatan SMA plus kursus tertentu, nanti diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan.” jelas kepala @bkfkemenkeu dalam wawancara di kantor BKF Kemenkeu dengan Rabu, (17/07).⁣
⁣
Melalui program ini, diharapkan kompetensi para angkatan kerja baru beroleh mengisi kebutuhan dunia kerja sehingga masalah pengangguran di Indonesia beroleh diatasi.⁣

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyebut, pemerintah hanya menyiapkan kuota 2 juta Kartu Pra Kerja sebagai tindak lanjut janji kampanye Jokowi-Ma'ruf dengan pilpres 2020. Oleh karena itu, Hanif mengakui, tak semua pengangguran atas mendapat kartu itu. Menurut dia, masyarakat yg memenuhi kriteria nantinya bisa mendaftar untuk mendapat Kartu Pra Kerja layaknya program beasiswa.  "Jadi sama kayak beasiswa. Kan beasiswa begitu. Kau boleh ambil beasiswa, tidak ambil juga boleh, tetapi kalau mau beroleh beasiswa ada kriterianya kan," kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/7/2020).

3 Kriteria Penerima Kartu Prakerja

Hanif menyebut penerima kartu prakerja atas dibagi menjadi 3 kriteria, Pertama, mereka yg baru lulus sekolah ataupun kuliah tetapi belum mendapat pekerjaan. Kedua, mereka yg sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan skill tambahan. Ketiga, mereka yg menjadi korban PHK beserta ingin mencari pekerjaan baru. Ketiga kategori itu atas mendapat pelatihan skill untuk membantu membantu mereka di dunia kerja. Ketiga kategori juga atas mendapat insentif, tetapi dengan skema yg berbeda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun untuk program Kartu Pra Kerja. Alokasi itu disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan beserta Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri usai rapat pagu indikatif  RAPBN 2020 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7).

Kartu Pra Kerja merupakan salah satu 'program jualan' Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2020. Meski sudah menganggarkan, Hanif belum menjelaskan lebih lanjut apakah anggaran tersebut atas dimasukkan ke Kementerian Ketenagakerjaan ataupun terbagi ke kementerian lain.

Menurut dia, hal tersebut belum benar-benar diputuskan lantaran konsep kartu tersebut masih difinalisasi lintas kementerian.

Ia menekankan ke depan Jokowi ingin fokus dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, sejumlah program yg menyasar tujuan pembangunan itu atas mendapat tambahan alokasi anggaran.

Salah satunya, program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas beserta pendidikan vokasional yg dikelola Kementerian Ketenagakerjaan. Hanif mengatakan Sri Mulyani sudah merestui kenaikan anggaran untuk program BLK Komunitas dari Rp1 triliun dengan APBN 2020 menjadi Rp2 triliun dengan RAPBN 2020.

"BLK Komunitas setidaknya (memberikan pelatihan ke) 2 ribu orang, (anggarannya) sudah dicadangkan Rp2 triliun," terangnya.