Update

Saat ini istilah "jabatan fungsional Umum diubah menjadi jabatan pelaksana sesuai Permenpan RB nomor 41 tahun 2020.
Sedangkan jabatan fungsional ditetapkan lewat keppres beserta bisa dilihat dengan artikel nama-nama jabatan fungsional PNS.

Barangkali anda bingung saat pengisian jabatan dalam PUPNS, berikut nama-nama jabatan dalam jabatan fungsional umum beserta jabatan fungsional tertentu.

Nama Jabatan Fungsional Umum beserta Tertentu

Jabatan Fungsional Tertentu/Khusus
Administrator Kesehatan
Analisis Kepegawaian
Apoteker
Arsiparis
Asisten Apoteker
Bidan
Dokter
Dokter Gigi
Fisioterapis
Guru
Guru Agama
Guru Bahasa Indonesia
Instruktur
Nutrisionis
Pengawas Benih Tanaman
Pengawas Bibit Ternak
Pengawas Perikanan
Pengawas Sekolah
Penyuluh Kehutanan
Penyuluh Keluarga Berencana
Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Penyuluh Pajak
Penyuluh Perikanan
Penyuluh Perindustrian beserta Perdagangan
Penyuluh Pertanian
Penyuluh Sosial
Perawat
Perawat gigi
Perekam Medis
Perencana
Polisi Kehutanan
Pranata Komputer
Sanitarian
Teknik Jalan beserta Jembatan
Teknik Pengairan
Teknisi Elektromedis
Teknisi Transfusi Darah
Widyaiswara

JABATAN  FUNGSIONAL UMUM:
Operator Komunikasi
Analis Barang beserta Jasa
Analis Basis Pengolah Data Kelautan & Kedirgantaraan
Analis Bidang Pengembangan
Analis Bina Keluarga Berencana
Analis Budidaya
Analis Budidaya Perikanan
Analis Dampak Politik, Pertahanan beserta Keamanan
Arsip
Caraka
Instalator Jaringan IT
Juru lnformasi & Komunikasi
Kameramen
Operator Audio Visual
Operator Basis Pengolah Data
Operator Basis Pengolah Data Batas Wilayah
Operator Data Entry
Operator Fotocopy
Operator Global Positioning System (GPS)
Operator Katalog Web
Operator Kompilasi Pengolah Data
Operator Komputer
Operator Komputer Akta Catatan Sipil
Operator Komputer Kartu Keluarga beserta Kartu Tanda Penduduk
Operator Komputer Kepegawaian
Operator Komputer Perbendaharaan
Operator Komputer Pindah Datang Penduduk
Operator Laboratorium Citra beserta Reproduksi
Operator Mesin
Operator Mesin Cetak
Operator Pendataan
Operator Pengolah Data Geodesi/Geodinamika
Operator Sarana Komunikasi
Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah
Operator Sound Sistem
Operator Telekomunikasi
Operator Toponimi beserta Pengolah Data
Operator Website
Pekerja Jalan
Pelaksana
Pengetik Agenda Surat
Pengetik Penetapan Pegawai
Petugas Advis Perencanaan Pembangunan Bangunan
Petugas Advis Survey beserta Analis Bangunan
Petugas Akomodasi
Petugas Dokumentasi
Petugas Entomologi Kesehatan
Petugas Entry Data
Petugas Epidemologi Kesehatan
Petugas Gudang beserta Bangunan
Petugas Kebersihan
Petugas Kebersihan Lingkungan
Petugas Kerja TPP
Petugas Laboratorium
Petugas Lapangan
Petugas Laporan Penanggulangan Bencana
Petugas Operasi beserta Pemeliharaan Bimbingan Serta Monitoring
Petugas Pendapatan Anggaran Belanja
TI

Apa itu jabatan fungsional? Menurut Badan Kepegawaian Negara Jabatan Fungsional PNS adalah sekelompok jabatan yg berisi fungsi bersama tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yg berdasarkan kepada keahlian bersama keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa rumpun jabatan yg ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Berbeda dengan Jabatan pelaksana yg ditetapkan lewat yg disebut pula dengan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, jabatan fungsional ditetapkan berbeda-beda aturan bersama ketentuan. Jadi untuk jabatan pelaksana hanya lewat satu dasar hukum, sedangkan untuk jabatan fungsional banyak dasar hukumnya.

Nama-nama jabatan fungsional dirangkum oleh Badan Kepegawaian Negara lewat profil Jabatan Fungsional PNS.  Pada saat Pendataan ulang PNS (PUPNS) tahun 2020 lalu, Jabatan Fungsional ini lebih dikenal sebagai Jabatan Fungsional tertentu, kalau sekarang ya jabatan fungsional saja. Mengapa demikian karena dulu jabatan pelaksana disebut dengan jabatan fungsional Umum, sekarang sudah tidak lagi berdasarkan peraturan terbaru.

Nama-nama Jabatan Fungsional ditetapkan dari Rumpun jabatan fungsional yakni himpunan jabatan fungsional keahlian bersama / ataupun jabatan fungsional ketrampilan yg mempunyai fungsi bersama tugas yg berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 disebutkan 25 rumpun jabatan fungsional.

Salah satu nama jabatan fungsional yg palin banyak sebut saja Guru. Yang diatur lewat Permenpan RB nomor 16  tahun 2009. Hingga saat ini ada 193 nama jabatan fungsional yg bisa dilihat kepada daftar nama jabatan fungsional di bawah ini.

dedar

No.	Nama Jabatan Fungsional	Rumpun Jabatan	Instansi Pembina	Dasar Hukum (PermenPAN-RB)
1	Diplomat	Politik bersama Hubungan Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Nomor 4 Tahun 2020
2	Pranata Informasi Diplomatik	Politik bersama Hubungan Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Nomor 14 Tahun 2020
3	Penata Kanselerai	Politik bersama Hubungan Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	Nomor 13 Tahun 2020
4	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Teknisi bersama Pengontrol Kapal bersama Pesawat	Kementerian Perhubungan	Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004
5	Penguji Kendaraan Bermotor	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Perhubungan	Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003
6	Teknisi Penerbangan	Teknisi bersama Pengontrol Kapal bersama Pesawat	Kementerian Perhubungan	Nomor KEP/192/M.PAN/11/2004
7	Asisten Inspektur Angkutan Udara	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Perhubungan	Nomor 60 Tahun 2020
8	Inspektur Angkutan Udara	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Perhubungan	Nomor 59 Tahun 2020
9	Asisten Inspektur Bandar Udara	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Perhubungan	Nomor 58 Tahun 2020
10	Inspektur Bandar Udara	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Perhubungan	Nomor 57 Tahun 2020
11	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Perhubungan	Nomor 56 Tahun 2020
12	Inspektur Keamanan Penerbangan	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Perhubungan	Nomor 56 Tahun 2020
13	Analis Keimigrasian	Imigrasi, Pajak, bersama Asisten Profesional yg berkaitan	Kementerian Hukum bersama HAM	Nomor 47 Tahun 2020
14	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan	Ilmu Sosial bersama yg berkaitan	Kementerian Hukum bersama HAM	Nomor 23 Tahun 2020
15	Pembimbing Kemasyarakatan	Manajemen	Kementerian Hukum bersama HAM	Nomor 22 Tahun 2020
16	Pemeriksa Keimigrasian	Imigrasi, Pajak, bersama Asisten Profesional yg berkaitan	Kementerian Hukum bersama HAM	Nomor 48 Tahun 2020
17	Pemeriksa Merek	Hak Cipta, Paten, bersama Merek	Kementerian Hukum bersama HAM	Nomor 34 Tahun 2020
18	Pemeriksa Paten	Hak Cipta, Paten, bersama Merek	Kementerian Hukum bersama HAM	Nomor 26 Tahun 2020
19	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Hukum bersama peradilan	Kementerian Hukum bersama HAM	Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 jo Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2020
20	Pemeriksa Desain Industri	Hak Cipta, Paten, bersama Merek	Kementerian Hukum bersama HAM	Nomor 36 Tahun 2020
21	Penyuluh Hukum	Ilmu Sosial bersama yg berkaitan	Kementerian Hukum bersama HAM	Nomor 3 Tahun 2020
22	Analis Anggaran	Akuntan bersama Anggaran	Kementerian Keuangan	Nomor 21 Tahun 2020
23	Analis Keuangan Pusat bersama Daerah	Akuntan bersama Anggaran	Kementerian Keuangan	Nomor 42 Tahun 2020
24	Pelelang	Asisten Profesional yg berhubungan dengan keuangan bersama penjualan	Kementerian Keuangan	Nomor 43 Tahun 2020
25	Pemeriksa Bea bersama Cukai	Imigrasi, Pajak, bersama Asisten Profesional yg berkaitan	Kementerian Keuangan	Nomor 31 Tahun 2020
26	Pemeriksa Pajak	Imigrasi, Pajak, bersama Asisten Profesional yg berkaitan	Kementerian Keuangan	Nomor 17 Tahun 2020
27	Asisten Penilai Pajak (d.h Penilai Pajak Bumi bersama Bangunan Kategori Keterampilan)	Asisten Profesional yg berhubungan dengan keuangan bersama penjualan	Kementerian Keuangan	Nomor 12 Tahun 2020
28	Penilai Pajak (d.h Penilai Pajak Bumi bersama Bangunan Kategori Keahlian)	Asisten Profesional yg berhubungan dengan keuangan bersama penjualan	Kementerian Keuangan	Nomor 11 Tahun 2020
29	Penilai Pemerintah	Asisten Profesional yg berhubungan dengan keuangan bersama penjualan	Kementerian Keuangan	Nomor 18 Tahun 2020
30	Penyuluh Pajak	Imigrasi, Pajak, bersama Asisten Profesional yg berkaitan	Kementerian Keuangan	Nomor PER/04/M.PAN/2/2006
31	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Pranata Keuangan APBN)	Akuntan bersama Anggaran	Kementerian Keuangan	Nomor 54 Tahun 2020
32	Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Analis Pengelolaan Keuangan APBN)	Akuntan bersama Anggaran	Kementerian Keuangan	Nomor 53 Tahun 2020
33	Analis Perbendaharaan Negara	Akuntan bersama Anggaran	Kementerian Keuangan	Nomor 52 Tahun 2020
34	Pembina Teknis Perbendaharaan Negara	Akuntan bersama Anggaran	Kementerian Keuangan	Nomor 51 Tahun 2020
35	Analis Pembiayaan Dan Risiko Keuangan	Akuntan bersama Anggaran	Kementerian Keuangan	Nomor 50 Tahun 2020
36	Penata Laksana Barang	Manajemen	Kementerian Keuangan	Nomor 23 Tahun 2020
37	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Pengawas Pemerintahan)	Politik bersama Hubungan Luar Negeri	Kementerian Dalam Negeri	Nomor 15 Tahun 2009
38	Polisi Pamong Praja	Penyidik bersama detektif	Kementerian Dalam Negeri	Nomor 4 Tahun 2020
39	Administrator Database Kependudukan	Kekomputeran	Kementerian Dalam Negeri	Nomor 35 Tahun 2020
40	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Kekomputeran	Kementerian Dalam Negeri	Nomor 34 Tahun 2020
41	Penera	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Perdagangan	Nomor 32 Tahun 2020
42	Penguji Mutu Barang	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Perdagangan	Nomor 37 Tahun 2020
43	Pengamat Tera	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Perdagangan	Nomor 33 Tahun 2020
44	Pengawas Kemetrologian	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Perdagangan	Nomor 35 Tahun 2020
45	Pranata Laboratorium Kemetrologian	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Perdagangan	Nomor 34 Tahun 2020
46	Analis Investigasi Dan Pengamanan Perdagangan	Hukum bersama peradilan	Kementerian Perdagangan	Nomor 33 Tahun 2020 jo Permenpan-RB Nomor 1 Tahun 2020
47	Penyuluh Perindustrian bersama Perdagangan	Ilmu Sosial bersama yg berkaitan	Kementerian Perindustrian	Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 jo Permenpan-RB Nomor KEP/04/M.PAN/I/2005
48	Asesor Manajemen Mutu Industri	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Perindustrian	Nomor 45 Tahun 2020
49	Analis Pasar Hasil Pertanian	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian	Nomor 6 Tahun 2020
50	Dokter Hewan Karantina (d.h Medik Veteriner)	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian	Nomor 17 Tahun 2020
51	Paramedik Karantina Hewan (d.h Paramedik Veteriner)	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian	Nomor 18 Tahun 2020
52	Pengawas Benih Tanaman	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian	Nomor 9 Tahun 2020
53	Pengawas Bibit Ternak	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian	Nomor 2 Tahun 2020
54	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian	Nomor PER/17/M.PAN/4/2006
55	Pengawas Mutu Pakan	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian	Nomor 22 Tahun 2020
56	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (Pengendali OPT)	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian	Nomor PER/10/M.PAN/05/2008
57	Penyuluh Pertanian	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian	Nomor PER/02/MENPAN/2/2008
58	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman (Pemeriksa PVT)	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian	Nomor 32 Tahun 2020
59	Analis Ketahanan Pangan	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian	Nomor 38 Tahun 2020
60	Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Pertanian	Nomor 46 Tahun 2020
61	Pemeriksa Karantina Tumbuhan	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian	Nomor 16 Tahun 2020
62	Analis Perkarantinaan Tumbuhan	Ilmu Hayat	Kementerian Pertanian	Nomor 15 Tahun 2020
63	Inspektur Ketenagalistrikan	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Energi bersama Sumber Daya Mineral	Nomor 37 Tahun 2020
64	Inspektur Minyak bersama Gas Bumi	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Energi bersama Sumber Daya Mineral	Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002
65	Inspektur Tambang	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Energi bersama Sumber Daya Mineral	Nomor 36 Tahun 2020
66	Pengamat Gunung Api	Fisika, Kimia, bersama yg berkaitan	Kementerian Energi bersama Sumber Daya Mineral	Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002
67	Penyelidik Bumi	Arsitek, Insinyur, bersama yg berkaitan	Kementerian Energi bersama Sumber Daya Mineral	Nomor 1 Tahun 2020
68	Penata Ruang	Arsitek, Insinyur, bersama yg berkaitan	Kementerian Pekerjaan Umum bersama Perumahan Rakyat	Nomor PER/10/M.PAN/6/2007 jo Permenpan-RB Nomor 4 Tahun 2020
69	Teknik Pengairan	Arsitek, Insinyur, bersama yg berkaitan	Kementerian Pekerjaan Umum bersama Perumahan Rakyat	Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999
70	Teknik Jalan bersama Jembatan	Arsitek, Insinyur, bersama yg berkaitan	Kementerian Pekerjaan Umum bersama Perumahan Rakyat	Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999
71	Teknik Tata Bangunan bersama Perumahan	Arsitek, Insinyur, bersama yg berkaitan	Kementerian Pekerjaan Umum bersama Perumahan Rakyat	Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999
72	Teknik Penyehatan Lingkungan	Arsitek, Insinyur, bersama yg berkaitan	Kementerian Pekerjaan Umum bersama Perumahan Rakyat	Nomor 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999
73	Pembina Jasa Konstruksi	Manajemen	Kementerian Pekerjaan Umum bersama Perumahan Rakyat	Nomor 38 Tahun 2020 jo Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2020
74	Kataloger	Hak Cipta, Paten, bersama Merek	Kementerian Pertahanan	Nomor PER/07/M.PAN/5/2007
75	Guru	Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan, bersama Sekolah Khusus	Kementerian Pendidikan bersama Kebudayaan	Nomor 16 Tahun 2009
76	Pamong Belajar	Pendidikan lainnya	Kementerian Pendidikan bersama Kebudayaan	Nomor 15 Tahun 2020
77	Pamong Budaya	Penerangan bersama Seni Budaya	Kementerian Pendidikan bersama Kebudayaan	Nomor PER/09/M.PAN/5/2008
78	Pengawas Sekolah	Pendidikan lainnya	Kementerian Pendidikan bersama Kebudayaan	Nomor 21 Tahun 2020 jo Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2020
79	Penilik	Pendidikan lainnya	Kementerian Pendidikan bersama Kebudayaan	Nomor 14 Tahun 2020
80	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Pendidikan lainnya	Kementerian Pendidikan bersama Kebudayaan	Nomor 28 Tahun 2020
81	Widyaprada	Pendidikan lainnya	Kementerian Pendidikan bersama Kebudayaan	Nomor 3 Tahun 2020
82	Dosen	Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi	Kementerian Riset, Teknologi, bersama Pendidikan Tinggi	Nomor 17 Tahun 2020 jo Permenpan-RB Nomor 46 Tahun 2020
83	Pranata Laboratorium Pendidikan	Pendidikan lainnya	Kementerian Riset, Teknologi, bersama Pendidikan Tinggi	Nomor 7 Tahun 2020
84	Administrator Kesehatan	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000
85	Apoteker	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor PER/07/M.PAN/4/2008
86	Asisten Apoteker	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor PER/08/M.PAN/4/2008
87	Bidan	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008
88	Dokter	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003
89	Dokter Gigi	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003
90	Dokter Pendidik Klinis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor PER/17/M.PAN/9/2008
91	Epidemiolog Kesehatan	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000
92	Entomolog Kesehatan	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000
93	Fisioterapis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004
94	Fisikawan Medis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor PER/12/M.PAN/5/2008
95	Nutrisionis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001
96	Okupasi Terapis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor PER/123/M.PAN/12/2005
97	Orthotis Prostetis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor PER/122/M.PAN/12/2005
98	Pembimbing Kesehatan Kerja	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 13 Tahun 2020 jo Permenpan RB Nomor 47 Tahun 2020
99	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000
100	Perawat	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 25 Tahun 2020
101	Perawat Gigi	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 23 Tahun 2020
102	Perekam Medis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 30 Tahun 2020
103	Pranata Laboratorium Kesehatan	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor PER/08/M.PAN/3/2006
104	Psikolog Klinis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor PER/11/M.PAN/5/2008
105	Radiografer	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 29 Tahun 2020
106	Refraksionis Optisien	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor PER/47/M.PAN/4/2005
107	Sanitarian	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000
108	Teknisi Elektromedis	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 28 Tahun 2020
109	Teknisi Gigi	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor PER/06/M.PAN/4/2007
110	Teknisi Transfusi Darah	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor PER/05/M.PAN/4/2007
111	Terapis Wicara	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor PER/48/M.PAN/4/2005
112	Asisten Penata Anestesi	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 10 Tahun 2020
113	Penata Anestesi	Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Nomor 11 Tahun 2020
114	Penghulu	Keagamaan	Kementerian Agama	Nomor 9 Tahun 2020
115	Penyuluh Agama	Keagamaan	Kementerian Agama	Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999
116	Instruktur	Pendidikan lainnya	Kementerian Ketenagakerjaan	Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003
117	Pengantar Kerja	Ilmu Sosial bersama yg berkaitan	Kementerian Ketenagakerjaan	Nomor 5 Tahun 2020
118	Pengawas Ketenagakerjaan	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Ketenagakerjaan	Nomor 19 Tahun 2020
119	Mediator Hubungan Industrial	Hukum bersama peradilan	Kementerian Ketenagakerjaan	Nomor PER/06/M.PAN/4/2009
120	Penguji Keselamatan bersama Kesehatan Kerja (Penguji K3)	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Ketenagakerjaan	Nomor 36 Tahun 2020
121	Penggerak Swadaya Masyarakat	Ilmu Sosial bersama yg berkaitan	Kementerian Ketenagakerjaan	Nomor 28 Tahun 2020
122	Pekerja Sosial	Ilmu Sosial bersama yg berkaitan	Kementerian Sosial	Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004
123	Penyuluh Sosial	Ilmu Sosial bersama yg berkaitan	Kementerian Sosial	Nomor PER/06/M.PAN/4/2008
124	Penerjemah	Manajemen	Sekretariat Kabinet	Nomor 49 Tahun 2020
125	Pengendali Ekosistem Hutan	Ilmu Hayat	Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kehutanan	Nomor 50 Tahun 2020
126	Penyuluh Kehutanan	Ilmu Hayat	Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kehutanan	Nomor 27 Tahun 2020
127	Polisi Kehutanan	Penyidik bersama detektif	Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kehutanan	Nomor 17 Tahun 2020
128	Pengendali Dampak Lingkungan	Ilmu Hayat	Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kehutanan	Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002
129	Pengawas Lingkungan Hidup	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kehutanan	Nomor 39 Tahun 2020
130	Pengawas Perikanan	Ilmu Hayat	Kementerian Kelautan bersama Perikanan	Nomor 25 Tahun 2020
131	Pengendali Hama bersama Penyakit Ikan	Ilmu Hayat	Kementerian Kelautan bersama Perikanan	Nomor 22 Tahun 2020 jo Permenpan-RB Nomor 2 Tahun 2020
132	Penyuluh Perikanan	Ilmu Hayat	Kementerian Kelautan bersama Perikanan	Nomor PER/19/M.PAN/10/2008
133	Analis Pasar Hasil Perikanan	Ilmu Hayat	Kementerian Kelautan bersama Perikanan	Nomor 25 Tahun 2020
134	Pengelola Ekosistem Laut bersama Pesisir	Ilmu Hayat	Kementerian Kelautan bersama Perikanan	Nomor 44 Tahun 2020
135	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Ilmu Hayat	Kementerian Kelautan bersama Perikanan	Nomor 6 Tahun 2020
136	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Ilmu Hayat	Kementerian Kelautan bersama Perikanan	Nomor 8 Tahun 2020
137	Pengelola Kesehatan Ikan	Ilmu Hayat	Kementerian Kelautan bersama Perikanan	Nomor 1 Tahun 2020
138	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	Ilmu Hayat	Kementerian Kelautan bersama Perikanan	Nomor 10 Tahun 2020
139	Inspektur Mutu Hasil Perikanan	Ilmu Hayat	Kementerian Kelautan bersama Perikanan	Nomor 9 Tahun 2020
140	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	Ilmu Hayat	Kementerian Kelautan bersama Perikanan	Nomor 8 Tahun 2020
141	Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan	Ilmu Hayat	Kementerian Kelautan bersama Perikanan	Nomor 7 Tahun 2020
142	Adikara Siaran	n/a	Kementerian Komunikasi bersama Informatika	Nomor 130/MENPAN/1989
143	Andalan Siaran	n/a	Kementerian Komunikasi bersama Informatika	Nomor 129/MENPAN/1989
144	Pranata Hubungan Masyarakat	Penerangan bersama Seni Budaya	Kementerian Komunikasi bersama Informatika	Nomor 6 Tahun 2020
145	Pengendali Frekuensi Radio	Operator Alat-alat Optik bersama Elektronik	Kementerian Komunikasi bersama Informatika	Nomor KEP/51/M.PAN/4/2004
146	Teknisi Siaran	n/a	Kementerian Komunikasi bersama Informatika	Nomor 128/MENPAN/1989
147	Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Komunikasi bersama Informatika	Nomor 4 Tahun 2020
148	Penguji Perangkat Telekomunikasi	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Komunikasi bersama Informatika	Nomor 3 Tahun 2020
149	Asisten Pranata Siaran	Penerangan bersama Seni Budaya	Kementerian Komunikasi bersama Informatika	Nomor 32 Tahun 2020
150	Asisten Teknisi Siaran	Penerangan bersama Seni Budaya	Kementerian Komunikasi bersama Informatika	Nomor 31 Tahun 2020
151	Pranata Siaran	Penerangan bersama Seni Budaya	Kementerian Komunikasi bersama Informatika	Nomor 30 Tahun 2020
152	Teknisi Siaran	Penerangan bersama Seni Budaya	Kementerian Komunikasi bersama Informatika	Nomor 29 Tahun 2020
153	Pelatih Olahraga	Pendidikan lainnya	Kementerian Pemuda bersama Olahraga	Nomor 40 Tahun 2020
154	Asisten Pelatih Olahraga	Pendidikan lainnya	Kementerian Pemuda bersama Olahraga	Nomor 41 Tahun 2020
155	Pengawas Koperasi	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Kementerian Koperasi bersama Usaha Kecil bersama Menengah	Nomor 43 Tahun 2020
156	Jaksa	n/a	Kejaksaan Agung	Nomor 18/MENPAN/1989 jo Nomor 41 /MENPAN/1990
157	Operator Transmisi Sandi	Operator Alat-alat Optik bersama Elektronik	Badan Siber bersama Sandi Negara (BSSN)	Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003
158	Sandiman	Penyidik bersama detektif	Badan Siber bersama Sandi Negara (BSSN)	Nomor 76 Tahun 2020
159	Surveyor Pemetaan	Arsitek, Insinyur, bersama yg berkaitan	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002
160	Penyuluh Keluarga Berencana	Ilmu Sosial bersama yg berkaitan	Badan Kependudukan bersama Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	Nomor 21 Tahun 2020
161	Perekayasa	Penelitian bersama Perekayasaan	Badan Pengkajian bersama Penerapan Teknologi (BPPT)	Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 jo Permenpan-RB Nomor 2 tahun 2020
162	Teknisi Penelitian bersama Perekayasaan	Penelitian bersama Perekayasaan	Badan Pengkajian bersama Penerapan Teknologi (BPPT)	Nomor KEP/193/M.PAN/11/2004
163	Auditor	Akuntan bersama Anggaran	Badan Pengawasan Keuangan bersama Pembangunan (BPKP)	Nomor PER/220/M.PAN/7/2008
164	Pustakawan	Arsiparis, Pustakawan, bersama yg berkaitan	Perpustakaan Nasional	Nomor 9 Tahun 2020
165	Pengawas Radiasi	Fisika, Kimia, bersama yg berkaitan	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	Nomor 46 Tahun 2020
166	Analis Kepegawaian	Manajemen	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 jo PER/14/M.PAN/6/2008
167	Assessor SDM Aparatur	Manajemen	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Nomor 41 Tahun 2020
168	Auditor Kepegawaian	Manajemen	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Nomor 40 Tahun 2020
169	Analis Kebijakan	Manajemen	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Nomor 45 Tahun 2020
170	Widyaiswara	Pendidikan lainnya	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Nomor 22 Tahun 2020
171	Peneliti	Matematika, Statistika, bersama yg berkaitan	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Nomor 34 Tahun 2020
172	Analis Perkebunrayaan	Ilmu Hayat	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Nomor 32 Tahun 2020
173	Teknisi Perkebunrayaan	Ilmu Hayat	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Nomor 31 Tahun 2020
174	Agen	Penyidik bersama detektif	Badan Intelijen Negara (BIN)	Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002 jo Permenpan-RB Nomor 5 Tahun 2020
175	Pranata Nuklir	Fisika, Kimia, bersama yg berkaitan	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Nomor 2 Tahun 2020 jo PermenpanRB Nomor 28 Tahun 2020
176	Pengamat Metereologi bersama Geofisika	Fisika, Kimia, bersama yg berkaitan	Badan Meteorologi, Klimatologi, bersama Geofisika (BMKG)	Nomor KEP/18/M.PAN/2/2004
177	Pengawas Farmasi bersama Makanan	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Badan Pengawas Obat bersama Makanan (BPOM)	Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002
178	Pranata Komputer	Kekomputeran	Badan Pusat Statistik (BPS)	Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003
179	Statistisi	Matematika, Statistika, bersama yg berkaitan	Badan Pusat Statistik (BPS)	Nomor 19 Tahun 2020
180	Perencana	Manajemen	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001
181	Arsiparis	Arsiparis, Pustakawan, bersama yg berkaitan	Arsip Nasional RI	Nomor 48 Tahun 2020 jo Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2020
182	Pemeriksa	Akuntan bersama Anggaran	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Nomor 49 tahun 2020
183	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Manajemen	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Nomor 77 Tahun 2020
184	Rescuer	Pengawas Kualitas bersama Keamanan	Badan Pencarian bersama Pertolongan Nasional (Basarnas)	Nomor 10 Tahun 2020
185	Penyuluh Narkoba	Ilmu Sosial bersama yg berkaitan	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Nomor 46 Tahun 2020
186	Asisten Konselor Adiksi	Kesehatan dan/atau Ilmu Sosial	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Nomor 45 Tahun 2020
187	Konselor Adiksi	Kesehatan dan/atau Ilmu Sosial	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Nomor 44 Tahun 2020
188	Penyidik Badan Narkotika Nasional	Penyidik bersama detektif	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Nomor 1 Tahun 2020
189	Analis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Analis APBN)	Manajemen	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI	Nomor 39 Tahun 2020
190	Asisten Perisalah Legislatif	Manajemen	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI	Nomor 27 Tahun 2020
191	Perisalah Legislatif	Manajemen	Sekretariat Jenderal bersama Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI	Nomor 26 Tahun 2020
192	Penata Kelola Pemilihan Umum	Manajemen	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI	Nomor 27 Tahun 2020
193	Analis Transaksi Keuangan	Penyidik bersama detektif	Pusat Pelaporan bersama Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Nomor 2 Tahun 2020

Badan Kepegawaian Negara juga sedia menerbitkan mengenai profil jabatan fungsional PNS kepada tahun 2020 lalu yg berisi Syarat pengangkatan pertama, Syarat pengangkatan perpindahan
dari jabatan lain, jumlah tunjangan jabatan, jenjang bersama tingkat jabatan, tugas pokok, dasar hukum penetapan dll. Nah Untuk profil Lengkap jabatan fungsional PNS bisa di unduh di tautan di bawah ini

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS Di Instansi Pemerintah merupakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terbaru nomor 41 tahun 2020 yg mencabut peraturan sebelumnya yakni Peraturan Menpan 18 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apa itu jabatan pelaksana? Menurut Permenpan ini Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yg berisi fungsi dengan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dengan pembangunan.

Biasanya ada yg menyebut jabatan administrasi adapula yg menyebutnya jabatan struktural, yg jelas jabatan pelaksana adalah selain jabatan fungsional (jabatan fungsional bakal dijabarkan lebih lanjut)

Nomenklatur (tata nama) Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan tugas jabatan, kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi, serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi, yg digunakan sebagai acuan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk:
a. penyusunan dengan penetapan kebutuhan;
b. penentuan pangkat dengan jabatan;
c. pengembangan karier;
d. pengembangan kompetensi;
e. penilaian kinerja;
f. penggajian dengan tunjangan; dan
g. pemberhentian.

Dalam daftar Nomenklatur jabatan pelaksana terdapat item Urusan Pemerintahan, Nama jabatan Pelaksana, Kualifikasi Pendidikan Minimal, dengan Tugas Utama Jabatan.

Sebagai contoh andaikan ingin mengetahui apa saja jabatan pelaksana di sekolah-sekolah bisa di cari dalam bidang Pendidikan dengan item urusan Pemerintahan.

Didapatkan nama jabatan Pengadministrasi Akademik, kualifikasi pendidikan minimal SLTA/DI/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/Tata Perkantoran, dengan tugas Melakukan kegiatan pencatatan dengan pendokumentasian akademik di bidang pendidikan.

Bagi Anda yg ingin mengetahui nama-nama jabatan pelaksana bisa mengunduh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terbaru nomor 41 tahun 2020 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS.

Untuk apa nomenklatur Jabatan PNS ini? Salah satunya untuk menentukan jabatan dalam penentuan formasi seleksi CPNS.

Silakan unduh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terbaru nomor 41 tahun 2020 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS. di tautan ini

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah sudah merilis Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2020 tentang Manajemen PPPK  serta melaksanakan seleksi PPPK tahap 1 awal tahun lalu. Akhir tahun ini pun pemerintah kembali berencana melaksanakan seleksi PPPK tahap 2.

Dalam rangka melaksanakan PP manajemen PPPK tersebut maka dibuatlah Permenpan RB nomor 14 tahun 2020 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yg menduduki jabatan fungsional. Mengapa khusus jabatan fungsional? Tentu saja karena pemerintah hendak lebih fokus bersama mengutamakan mengangkat PPPK jabatan fungsional yg langsung bekerja di lapangan dibanding tenaga pelaksana yg sudah banyak diangkat kepada era pemerintahan terdahulu. 

Garis Besar Permenpan RB 14 tahun 2020

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yg profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi bersama nepotisme.

Jabatan Fungsional yg selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yg berisi fungsi bersama tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yg berdasarkan kepada keahlian bersama keterampilan tertentu.
Pada Bab kesatu dalam Permenpan ini diatur mengenai masalah
Jenis jabatan fungsional ASN yg beroleh diisi oleh PPPK
Penetapan kebutuhan PPPK

Kemudian di pasal 5 mengenai persyaratan bersama pengangkatan jabatan fungsional PPPK yakni

(1)Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yg sama untuk melamar dalam JF yg beroleh diisi oleh PPPK sesuai dengan persyaratan yg sedia ditetapkan.
(2) Pengangkatan PPPK ke dalam JF keahlian bersama JF keterampilan dilakukan melalui Pengangkatan PPPK ke dalam JF.
(3) Persyaratan yg ditetapkan dalam JF sebagaimana dimaksud kepada ayat (1) sebagai berikut:

• a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun bersama paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia kepada jabatan yg hendak dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ataupun lebih;
• c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ataupun tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, ataupun diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
• d. tidak menjadi anggota ataupun pengurus partai politik ataupun terlibat politik praktis;
• e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
• f. memiliki kompetensi yg dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yg masih berlaku dari lembaga profesi yg berwenang untuk jabatan yg mempersyaratkan;
• g. sehat jasmani bersama rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yg dilamar; dan
• h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yg ditetap

Pada bagian keempat pasal 9 dst nya diatur mengenai Pola Pembinaan, Kompetensi, bersama Penilaian Kinerja bagi PPPK yg Menduduki Jabatan Fungsional

Untuk menjamin profesionalitas bersama etika profesi serta kinerja pejabat fungsional yg diangkat dari PPPK perlu dilakukan pembinaan, terdiri atas:
a. pembinaan profesionalitas;
b. penegakan disiplin; dan
c. pembinaan etika profesi

PPPK yg menduduki JF harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan, yakni
a. Kompetensi Teknis;
b. Kompetensi Manajerial; dan
c. Kompetensi Sosial Kultural.

Penilaian Kinerja PPPK

Sama halnya dengan PNS, maka kepada PPPK juga dilakukan Penilaian Kinerja. Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
a. SKP (Sasaran Kerja Pegawai);
b. Perilaku Kerja

Ketentuan pembuatan SKP kepada PPPK
(1) Pada awal perjanjian kerja, setiap PPPK yg menduduki JF wajib menyusun SKP yg hendak dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
(2) SKP PPPK yg menduduki JF disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yg bersangkutan.
(3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan yg merupakan turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan bersama syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan, bersama ditetapkan sebagai target kerja PPPK yg menduduki JF.
(4) Dalam hal kepentingan pelaksanaan tugas yg sangat strategis dalam rangka pencapaian target organisasi, PPK beroleh menetapkan SKP sesuai dengan target yg hendak dicapai.
(5) SKP yg sedia disusun sebagaimana dimaksud kepada ayat (1) harus disetujui bersama ditetapkan oleh atasan langsung.
(6) SKP yg sedia disusun digunakan sebagai perjanjian kerja PPPK dengan PyB ataupun pejabat lain yg didelegasikan.

Demikian sekilas tentang  Permenpan RB no 14 Tahun 2020  yg mengatur tentang  tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yg menduduki jabatan fungsional. Jika kepada awal tahun lalu banyak dibuka lowongan PPPK guru bersama dosen yg termasuk jabatan fungsional, maka   aturannyanya bisa dibaca kepada artikel ini.

Apa itu jabatan fungsional? Silakan buka artikel nama-nama jabatan fungsional.

  berbahaya

Dalam setiap aplikasi biasanya terdapat kekurangan apalagi terkait dengan database besar kepegawaian PNS di Badan Kepegawaian Negara. Begitu pula halnya dengan aplikasi yg baru diluncurkan BKN ini masih terdapat kekurangan terutama adanya perbedaan database BKN dengan berkas PNS yg bersangkutan. Karena itulah dalam hal ini, BKN sedia membuat semacam bantuan program alias Helpdesk yg diharapkan nantinya angsal membantu memecahkan permasalahan PNS dalam aplikasi ePUPNS ini. Memang tidak semua data PNS bermasalah, namun hanya beberapa saja.
Berikut ini berbagai permasalahan yg barangkali bakal ditemui PNS di aplikasi e-PUPNS

Permasalahan yg Akan ditemui PNS di Aplikasi ePUPNS

KATEGORI PERMASALAHAN
1. Beda Instansi
2. Unit Organisasi Tidak Ditemukan
3. Nama Pendidikan Tidak Ditemukan
4. Nama Jabatan Fungsional Tertentu Tidak Ditemukan
5. Nama Jabatan Fungsional Umum Tidak Ditemukan
6. Lokasi Tidak Ditemukan
7. Nama Sekolah Tidak Ditemukan
8. Nama Unit Kesehatan Tidak Ditemukan
9. Nama Bidang Spesialis Dokter Tidak Ditemukan
10. Mata Pelajaran Tidak Ditemukan
11. Diklat Fungsional Tidak Ditemukan
11. Diklat Fungsional Tidak Ditemukan
12. Beda Nama
13. Data Sudah Pensiun
14. Tidak Ada Dalam Database
15. Diberhentikan Karena Hukuman Disiplin
16. Turun Status
17. Permintaan Verifikasi Nomor Registrasi PUPNS
18. Penambahan Verifikator Level 1

18 permasalahan diatas tentu saja tidak semuanya bakal dirasakan oleh PNS. Dan bakal dibahas solusinya di lain artikel.

Banyak kendala yg dihadapi PNS saat pengisian PUPNS. Sosialisasi di tingkat daerah dengan lembaga juga sangat minim. Salah satu yg digunakan PNS untuk bertanya adalah di media sosial seperti Facebook. Namun terkadang pula informasi berseliweran tidak jelas asal alias sumbernya.

Satgas / Kontak Bantuan PUPNS

Berikut ini kontak resmi yg becus dihubungi alias dikenal pula dengan istilah Satgas PUPNS

1. Akun twitter https://twitter.com/satgaspupns

2. EMAIL CENTER PUPNS 2020: satgaspupns2020@gmail.com

3.Alamat WEB https://epupns.bkn.go.id/helpdesk

Berikut permasalahan dengan Instansi yg menanganinya

BKN PUSAT

Bantuan Permasalahan :
1.Beda Instansi (instansi pusat)
2.Referensi Pendidikan Tidak ada
3.Referensi Jabatan Fungsional Umum Tidak ada
4.Referensi Jabatan Fungsional Tertentu Tidak ada
5.Referensi Lokasi Kerja/Tempat Lahir (Dalam Negeri dengan Luar Negeri) Tidak ada
6.Referensi Bidang Spesialis Tidak ada
7.Referensi Mata Pelajaran Tidak ada
8.Referensi Diklat Fungsional Tidak ada
9.Beda Nama saat pendaftaan (instansi pusat)
10.PNS Tidak Ditemukan (Tidak Ada Dalam Database SAPK BKN)
11.Status PNS Diberhentikan
12.Status PNS Sudah Pensiun (instansi pusat)
13.Referensi Nama Universitas Tidak Ada
14.NIP PNS sudah terdaftarkan oleh 'oknum' lain
15.Error dengan aplikasi PUPNS

akan diarahkan melalui sistem helpdesk PUPNS dengan mau dijawab oleh BKN Pusat melalui sistem helpdesk PUPNS yg bisa dilihat di menu 'check status pengaduan permasalahan'.


BKN Kantor Regional
Bantuan Permasalahan :
1.Beda Instansi (instansi daerah)
2.Beda Nama saat pendaftaan (instansi daerah)
3.Status PNS Sudah Pensiun (instansi daerah)

akan diarahkan melalui sistem helpdesk PUPNS dengan mau dijawab oleh BKN Kantor Regional melalui sistem helpdesk PUPNS yg bisa dilihat di menu 'check status pengaduan permasalahan'.

demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam

Instansi/BKD

demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam demam

Bantuan Permasalahan :
1.Referensi Unit Organisasi Tidak ada
2.Referensi Nama Sekolah Tidak ada
3.Referensi Nama Unit Kesehatan Tidak ada
4.Turun Status (Dari Verifikator Level 1)
5.Verifikasi Nomor Registrasi (PNS belum diverifikasi lebih dari 3 hari)
6. Penambahan Verifikator Level 1

akan diarahkan melalui sistem helpdesk PUPNS dengan mau dijawab oleh Instansi/BKD ybs melalui sistem helpdesk PUPNS yg bisa dilihat di menu 'check status pengaduan permasalahan'.

Pencerahan dari bagian analis kepegawaian BKD beserta hasilnya adalah :

PUPNS 2020

1. Untuk riwayat jabatan, data awal diambil dari SK pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional alias SK Jabatan Fungsional (bagi PNS TMT 2008 ke atas). Untuk PNS TMT 2008 ke bawah data awal diambil dari data SK PNS.
2. Isi jenis jabatan sesuai jenis kepegawaian PNS bersangkutan.
3. Isi unit organisasi beserta nama unit organisasi tempat PNS bekerja. Nama unit organisasi didapat dengan mengklik kolom yg berisi tulisan cari unor. Bila unit organisasi tidak ada, klik tanda tanya merah beserta masukan pengaduan ke helpdesk pupns.
4. Isi nama jabatan sesuai yg tertera di SK Kenaikan Pangkat. Misal untuk guru dengan gol. II a nama jabatannya `Guru Pratama
5. Isi TMT jabatan, tgl SK beserta No SK dengan berpedoman dengan SK Kenaikan Pangkat/Jabatan.

Demikian sekilas info mengenai pengisian PUPNS yg kami dapatkan dari BKD setempat, Jika ada info terbaru hendak kami share ditulisan ini.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sudah mengeluarkan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.105-3/99 tanggal 15 September 2020 tentang Wewenang Pemberhentian PNS. Surat itu dikeluarkan menyikapi banyaknya pertanyaan mengenai wewenang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam surat yg ditujukan kepada Pembina Kepegawaian (PPK) Pusat beserta PPK Daerah itu disebutkan, mengacu kepada pasal 288, pasal 290, pasal 291, pasal 292, pasal 306, beserta pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri  Sipil disebutkan, bahwa:

1. Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat beserta PNS di lingkungan Instansi Daerah yg menduduki JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) utama, JPT madya, beserta JF (Jabatan Fungsional) ahli utama.
2. PPK Pusat menetapkan pemberhentian terhadap: 1. calon PNS yg tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; beserta 2. PNS yg menduduki: a) JPT pratama; b) JA (Jabatan Administrasi; c) JF ahli madya, JF ahli muda, beserta JF ahli pertama; beserta d) JF penyelia, JF mahir, JF terampil, beserta JF pemula.
3. PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap: 1) calon PNS yg tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; beserta 2) PNS yg menduduki: a) JPT pratama; b) JA; c) JF ahli madya, JF ahli muda, beserta JF pertama; beserta d) JF penyelia, JF mahir, JF terampil, beserta JF pemula.
4. PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap: 1) calon PNS yg tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; beserta 2) PNS yg menduduki: a) JPT pratama; b) JA; c) JF ahli madya, JF ahli muda, beserta JF pertama; beserta d) JF penyelia, JF mahir, JF terampil, beserta JF pemula.

Adapun pemberian pensiun bagi PNS beserta pensiun janda/duda PNS, menurut Surat Kepala BKN ini,  ditetapkan oleh Presiden ataupun PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Dalam surat tersebut, Kepala BKN juga menegaskan, peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yg mengatur mengenai penyusunan beserta penetapan kebutuhan,pengadaan, pangkat beserta jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian beserta tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun beserta jaminan hari tua, beserta perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan ataupun belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut surat Kepala BKN, maka kesimpulannya:

Pemberhentian PNS dengan hak pensiun ataupun tanpa hak pensiun di lingkungan Instansi Pusat beserta Instansi Daerah yg menduduki JPTutama, JPT madya, beserta JF ahli utama ditetapkan oleh Presiden.
Pemberhentian PNS dengan hak pensiun ataupun tanpa hak pensiun selain karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, ataupun mencapai batas usia pensiun di lingkungan Instansi Pusat beserta Instansi Daerah yg menduduki Jabatan selain JPT utama, JPT madya, ataupun JF ahli utama ditetapkan oleh PPK masing-masing.

Sedangkan pemberhentian PNS karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, ataupun mencapai batas usia pensiun di lingkungan Instansi Pusat beserta Instansi Daerah yg menduduki jabatan selain JPT utama, JPTmadya, ataupun JF ahli utama ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

“Ketentuan pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yg mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian PNS,” bunyi surat Kepala BKN itu.

Dalam hal terdapat PNS yg keputusan pemberhentiannya sudah ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden beserta yg sudah ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara sebelum dikeluarkannya surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, menurut surat ini,  dinyatakan tetap berlaku.

Sedangkan dalam hal terdapat usul pemberhentian PNS dengan hak pensiun ataupun tanpa hak pensiun yg sudah diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebelum dikeluarkannya surat Kepala Badan KepegawaianNegara ini, menurut Surat Kepala BKN ini,  tetap diproses beserta ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden ataupun oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangannya

pengisian formulir data  PUPNS ada menu khusus bagi tenaga fungsional tertentu guru lalu dan dokter. Kali ini portal pupns mau membahas data apa saja yg dimasukkan dalam menu data guru di aplikasi pUPNS.

Silakan simak video nya di bawah ini

kering Dalam Data Guru ini kita mau mengisi item item sebagai berikut;

Riwayat mengajar saat ini; nama sekolah induk, nama sekolah, jabatan kepsek alias tidak, pilihan bidang studi yg diajarkan (Guru Kelas alias Guru Mata Pelajaran ), lalu TMT mengajar 

Untuk Sekolah Negeri, ketik nama Sekolah Induk/Satminkal kemudian pilih dari daftar nama sekolah yg ditampilkan. Sedangkan untuk PNS Guru yg mengajar di Sekolah Swasta, masukan nama Sekolah Induk/Satminkal yg sesuai dengan SK Penempatan kemudian masukan nama sekolah tempat mengajar.

Cara Mengisi Riwayat Jabatan Guru PUPNS

Cara Mengisi Riwayat Jabatan Guru PUPNS

Lihat videonya cara isi riwayat jabatan guru.


kering Jika nama sekolah tidak ditemukan, klik tombol  merah (ikon tanda tanya) untuk masuk ke Sistem Helpdesk. Isilah NIP Baru lalu Nama Sekolah kemudian klik  tombol kirim, lalu klik cetak untuk mencetak nomor pengaduan

Tidak banyak yg diisikan dalam menu data guru, intinya seandainya terdapat permasalahan kuncinya ada kepada tombol merah (ikon tanda tanya untuk pengaduan)

Sudah menjadi rahasia umum pekerjaan menjadi PNS merupakan impian bagi sebagian besar dari kita. Bagi mereka yg kesulitan memasuki pasar kerja seperti bekerja di perusahaan tentu menjadi PNS menjadi alternatif lain. Bekerja di perusahaan dengan gaji yg besar tentu tidak meriang gampang karena membutuhkan skill, ketrampilan, pendidikan yg pas, pengalaman serta tidak sedikit pula yg membutuhkan orang dalam.

Menjadi PNS sebenarnya sulit, namun melihat kondisi sekarang bersama pengalaman admin penulis, menjadi PNS dirasa mudah, syaratnya pinter, ya itu salah satu syaratnya karena saat atas menjadi PNS kita diwajibkan mengikuti serangkaian tes. Admin kira nggak perlu panjang lebar deh kita lanjut saja membahas gimana enaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil

Gaji Pokok

Ya namanya kerja pasti boleh gaji lah yaa. hehehe.
Tapi dengan menjadi menjadi PNS tiap bulan ada jaminan kita mendapat duit.
Gaji PNS dalam hal ini gaji pokok berbeda-beda tergantung pangkat bersama golongan PNS. Makin tinggi pangkat bersama golongan maka semakin tinggi gaji pokok.

Tunjangan

Tunjangan bagi PNS beraneka ragam nama bersama sebutannya.
Ada yg dibayar tiap bulan bersama gaji pokok ada yg dibayar pertiga bulan.

Berikut ini aneka ragam tunjangan untuk PNS

1. Tunjangan Keluarga bersama Tunjangan Beras

Tunjangan ini dibayarkan bersama gaji pokok tiap bulan.
Untuk tunjangan beras kalau dulu dalam bentuk beras, kalau sekarang diuangkan.
Untuk tunjangan keluarga nilainya sebesar 10 persen untuk istri bersama anak sebesar 5 persen dihitung dari gaji pokok. Anak yg dijamin tunjangan adalah hingga dua anak.

2. Uang Makan

Untuk instansi pusat seperti badan/kementerian pasti mendapatkan uang makan. Besaran uang makan dihitung perhari kerja, terakhir yg admin ketahui uang makan PNS sebesar 30 ribu/hari. Jika dalam sebulan kerja sebanyak 20 hari maka uang makannya adalah 600ribu. Uang makan yg didapat PNS berbeda-beda tiap bulan tergantung jumlah hari kerja bersama absensi kerja PNS.

Tidak semua PNS mendapatkan uang makan, karena pemberian uang makan PNS dianggarkan sesuai dengan keadaan keuangan daerah.  Kabupaten kami sendiri menganggarkan uang makan bagi PNS struktural. Penganggaran uang makan dilakukan oleh masing-masing SKPD/Dinas. Sebagai contoh, di daerah kami guru tidak mendapat uang makan, tetapi PNS fungsional umum di lingkup Dinas Pendidikan mendapat uang makan. Uang makan PNS diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan.

3. Tunjangan Kinerja/Insentif

Macam-macam sih sebutan untuk tunjangan kinerja ini.
Untuk isntansi pusat biasanya dinamakan Tunjangan Kinerja.
Ada pula yg menyebutnya insentif. kalau di daerah kami namanya Tunjangan Tambahan Penghasilan. Tunjangan Kinerja, insentif tambahan penghasilan besarannya berbeda-beda tergantung kebijakan instansi.
besaran tunjangan didasarkan kepada beban kerja, golongan PNS, jabatan PNS bersama lain-lain.
Kalau profesi guru ada namanya tunjangan profesi bagi yg sudah lulus pendidikan profesi guru bersama mendapatkan sertifikat pendidik.

Uang lembur bersama fee proyek

Bagi instansi tertentu bagi PNS yg kerja di luar jam kerja alias lembur maka atas dihitung bersama diberikan honor lembur tersebut.
Fee proyek, sudah jadi rahasia umum kalau sebuah instansi mengadakan kegiatan maupun sebuah proyek maka pejabat-pejabat di instansi tersebut juga merasakan kecipratan duit kegiatan tersebut. Makin tinggi jabatan makin gede tuh fee nya.

Perjalanan dinas

Nah kalo ini seorang PNS yg tidak memiliki jabatan maupun staf biasa pun bisa mendapatkannya. Asal ditunjuk maupun ikut perjalanan dinas tersebut. Perjalanan Dinas biasanya dalam bentuk pelatihan, rapat-rapat koordinasi, dll
Biaya perjalanan dinas ini sudah ditentukan pagu anggaran oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Jadi kalau berangkat dari kota A ke kota B harus meriang maju pesawat kita atas diberikan dana tiket pesawat pulang pergi bersama termasuk biaya akomodasi perhari.
Perjalanan dinas bisa sekalian jalan-jalan alias piknik, hehehe.

Gaji Pensiun bersama pesangon Pensiun

Enaknya jadi PNS salah satunya adalah mendapatkan gaji pensiun ini.
Andaikata si PNS meninggal setelah pensiun maka ahli waris yakni istri tetap mendapatkan gaji pensiun sebesar 70% dari gaji terakhir. Dan andai si istri meninggalpun maka gaji pensiun atas diwariskan kepada anak hingga batas usia tertentu.
Gaji Pensiun dengan pesangon pensiun maupun dana pensiun taspen beda loh ya. kalo gaji pensiun udah jelas disebutkan diatas. kalau pesangon pensiun biasa diberikan pemerintah daerah maupun instansi tempat bekerja yg besarannya tergantung kebijakan kepala daerah/instansi.
Sedangkan pensiun taspen sebenarnya adalah "tabungan" iuran PNS itu sendiri yg tiap bulannya dipotong bersama disetor ke PT Taspen.

Jaminan Asuransi

Satu kenikmatan PNS lainnya adalah adanya jaminan yg tercakup dalam layanan PT Taspen. Diantaranya Jaminan Kematian bersama Jaminan Kecelakaan Kerja. Ada juga uang duka wafat bagi PNS aktif yg meninggal bersama uang duka tewas bagi PNS.  Jadi layanan PT Taspen ini semacam asuransi bagi ASN. Jadi gaji PNS dipotong setiap bulan untuk iuran PT Taspen, diakhir maupun saat pensiun dana tersebut atas dikembalikan kepada PNS dalam bentuk pensiun taspen.


Kendaraan Dinas bersama rumah dinas.

Tidak semua PNS bisa mendapatkan kendaraan dinas seperti sepeda motor maupun mobil.
Bagi PNS yg memiliki jabatan eselon biasanya atas mendapatkan kendaraan dinas, misalnya kepala seksi maupun bidang di dinas tertentu.  Enaknya kebanyakan kendaraan dinas tersebut bisa (bukan berarti "halal") dipakai buat jalan-jalan maupun mudik pas lebaran, ya kalau nggak malu siih. hahahaha.

Kemudahan meminjam duit
Yap bener banget, jadi kalau status kita PNS kalau mau pinjam duit alias kreditan misalnya di Bank, prosesnya nggak sulit bersama berbelit, cukup menggadaikan Surat-surat kepegawaian saja ke Bank, 3 hari udah bisa cair tuh.

Selain masalah duit di atas masih ada beberapa kenikmatan menjadi PNS, misalnya naiknya status sosial seseorang. Mungkin dulunya kerja buruh maupun serabutan bersama nggak jelas masa depan begitu jadi PNS minimal padangan orang berbeda. Sebagai contoh dulu saya yg kere nggak dianggap, begitu jadi PNS banyak deh yg ngaku jadi keluarga. hahahaha asem nggak tuh.

dedar dedar

Kementerian Pendidikan bersama Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan 93 Kabupaten di daerah khusus (Terdepan, Terluar, bersama Tertinggal (3T) bersama Terpencil) membuka kesempatan bagi Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pasca Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, bersama Tertinggal (SM-3T), PPG S1 PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG Basic Science, dan PPGT untuk menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru dengan ketentuan sebagai berikut. 

I. INFORMASI UMUM

1. Formasi ini dibuka khusus bagi para lulusan Program Profesi Guru (PPG) pasca Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, bersama Tertinggal (SM-3T), PPG S1 PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG Basic Science, dan PPGT untuk diangkat sebagai CASN daerah dengan jabatan tenaga fungsional guru bersama ditempatkan di salah satu dari 93 kabupaten (lihat Lampiran I).

2. Proses seleksi yg dilaksanakan meliputi:

a. seleksi administrasi, dilaksanakan bagi semua pelamar yg sudah pernah mendaftar dengan sistem pendaftaran CASN online;

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dilaksanakan bagi semua pelamar yg memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam tata cara pendaftaran. Seleksi dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), dengan cakupan materi meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, bersama Tes Karakteristik Pribadi.

3. Untuk mengikuti setiap tahapan dalam seluruh proses penerimaan CASN GGD Kemendikbud, PELAMAR TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN. Pelamar dimohon tidak terpancing oleh tawaran dari oknum/pihak manapun yg mengaku beroleh membantu meloloskan untuk beroleh diterima sebagai CASN GGD Kemendikbud.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia.

2. Berusia antara 18 (delapan belas) tahun bersama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan tanggal 18 Agustus 2020. Bagi pelamar yg berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun bersama kurang dari 40 (empat puluh) tahun per tanggal tersebut, harus memiliki masa kerja terus-menerus sejak 1 April 1997 dengan instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yg berbadan hukum yg menunjang kepentingan nasional.

3. Sehat jasmani, rohani, bersama bebas narkoba.

4. Berkelakuan baik bersama tidak pernah dihukum penjara alias kurungan berdasarkan putusan pengadilan yg memiliki kekuatan hukum tetap.

5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri alias tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri alias diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

6. Tidak berkedudukan sebagai CASN alias Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas dengan instansi lain, baik instansi di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Pendidikan bersama Kebudayaan.

7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yg ditentukan oleh pemerintah.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Lulusan Program Profesi Guru (PPG) pasca Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, bersama Tertinggal (SM-3T), PPG S1 PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG Basic Science, dan PPGT;

2. Bersedia ditempatkan di satu dari 93 kabupaten daerah khusus (3T bersama Terpencil) minimal 5 tahun alias sesuai dengan ketetapan di daerah masing-masing.

IV. RENCANA PENJADWALAN

1. Rencana penjadwalan beroleh dilihat dengan laman http://casn.kemdikbud.go.id.

2. Pelamar dimohon untuk selalu memonitor perkembangan seleksi CASN GGD melalui laman tersebut.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses rekruitmen CASN GGD Kementerian Pendidikan bersama Kebudayaan.

2. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi secara online terlebih dedar dulu ke laman pendaftaran CASN Online Kemendikbud dengan alamat https://registrasi.casn.kemdikbud.go.id dengan memasukkan Nomor Sertifikat Pendidik, Program PPG yg diikuti, alamat email, bersama password.

3. Setelah 24 jam sejak mendapat email konfirmasi berupa username dan password, pelamar melanjutkan proses pendaftaran dengan tahapan: 

a. Login dengan laman https://registrasi.casn.kemdikbud.go.id dengan memasukkan username dan password;

b. Membaca panduan yg berisi tentang tata cara pendaftaran bersama hal-hal yg perlu diperhatikan dalam proses pendaftaran;

c. Memilih jenis lamaran yg dituju;

d. Memilih Instansi (Kabupaten) yg dituju bersama kualifikasi akademik sesuai ijazah yg dimiliki;

 e. Memilih formasi yg tersedia sesuai dengan Instansi bersama kualifikasi akademik yg diinput dengan proses sebelumnya;

f. Melengkapi isian formulir data pendaftaran CASN Online. Pelamar wajib memilih zona (wilayah) tempat seleksi sesuai dengan yg diinginkan. Sistem mau menentukan tempat bersama waktu pelaksanaan seleksi sesuai zona yg dipilih, bersama mau diumumkan setelah masa pendaftaran berakhir;

g. Menyetujui pernyataan integritas bahwa data bersama informasi yg disampaikan adalah benar, bersama berkomitmen untuk melanjutkan proses lamaran apabila sudah pernah dinyatakan lulus dengan tahap seleksi akhir;

h. Melakukan upload pasfoto dengan ketentuan:

1) berpakaian rapi bersama sopan;

2) posisi badan bersama kepala tegak sejajar menghadap kamera;

3) proporsi wajah antara 25% - 50% dari foto;

4) besar file maksimum 500 kb;

5) format .jpg alias .jpeg;

i. Mencetak Kartu Tanda Peserta Seleksi;

j. Mencetak formulir pendaftaran.

VI. PROSES SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

a. Seluruh peserta yg sudah pernah melakukan registrasi di aplikasi pendaftaran CASN Online wajib mengirimkan berkas kelengkapan untuk seleksi administrasi ke

Panitia Seleksi CASN GGD Kementerian Pendidikan bersama Kebudayaan

dedar

PO BOX 1525 – JKS 1201

Berkas disusun dengan urutan sebagai berikut:

1) Cetakan (print out) formulir pendaftaran CASN Online yg sudah pernah ditandatangani;

2) Surat lamaran yg ditulis tangan bersama ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Bupati dibuat dengan saat tanggal pendaftaran;

3) Fotokopi KTP yg masih berlaku;

4) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);

5) Fotokopi ijazah/STTB bersama transkrip nilai yg sudah pernah dilegalisir oleh pejabat yg berwenang. Daftar pejabat yg berwenang melegalisir fotokopi ijazah/STTB sebagaimana dengan Lampiran II.

Catatan: Surat keterangan lulus/ijazah sementara tidak beroleh digunakan untuk melamar. 

6) Fotokopi sertifikat pendidik (bukan Akta Mengajar) yg sudah pernah dilegalisir oleh Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik dengan perguruan tinggi tempat pelamar melaksanakan PPG.

7) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan menuliskan nama bersama tanggal dedar jebol di balik pasfoto tersebut;

8) Daftar riwayat hidup yg ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok bersama tinta hitam, serta sudah pernah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm.

9) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yg dikeluarkan oleh pihak yg berwajib/POLRI;

10) Surat keterangan sehat jasmani bersama rohani dari Dokter (cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani);

11) Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor bersama zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;

12) Surat Pernyataan bermaterai Rp6.000,00 yg menyatakan bersedia ditempatkan di daerah khusus (3T bersama Terpencil) selama minimal 5 tahun alias sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing, serta ditandatangani oleh pelamar (format sebagaimana Lampiran III).

13) Surat Pernyataan ditulis tangan memakai huruf kapital/balok bersama tinta hitam yg berisi tentang:

a) tidak pernah dihukum penjara alias kurungan berdasarkan putusan pengadilan yg sudah pernah mempunyai kekuatan hukum yg tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri alias tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri alias diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD bersama pegawai swasta;

c) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri;

d) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia alias Negara lain yg ditentukan oleh pemerintah; bersama

e) tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Format surat dimaksud tersedia dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, bersama beroleh diunduh di http://casn.kemdikbud.go.id. 

14) Surat Pernyataan bermaterai Rp6.000,00 yg menyatakan tidak sedang terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah/lembaga swasta, serta ditandatangani oleh yg bersangkutan;

15) Bagi yg usianya lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 tahun bersama mempunyai masa pengabdian dengan Instansi pemerintah/lembaga swasta yg berbadan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, harus melampirkan fotokopi sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir.

b. Berkas kelengkapan dimasukkan dalam map dengan warna sebagai berikut.

1) Map warna hijau untuk lulusan PPG SM-3T;

2) Map warna merah untuk lulusan PPG S1 PGSD Berasrama;

3) Map warna kuning untuk lulusan PPG SMK Kolaboratif;

4) Map warna biru untuk lulusan PPG Basic Science;

5) Map warna cokelat untuk lulusan PPGT.

c. Map berisi dokumen sesuai huruf b di atas dimasukkan ke dalam amplop warna cokelat. Pada pojok kiri atas amplop ditulis Kabupaten yang dilamar.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

a. SKD diselenggarakan bagi pelamar yg sudah pernah mendaftar dengan laman https://registrasi.casn.kemdikbud.go.id sesuai dengan ketentuan tata cara pendaftaran bersama sudah pernah mencetak Kartu Tanda Peserta Seleksi.

b. SKD dilaksanakan di masing-masing Tempat Uji Kompetensi (TUK).

c. Pada saat pelaksanaan SKD, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Tanda Peserta Seleksi bersama Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yg masih berlaku yg digunakan saat registrasi pendaftaran, serta mengisi daftar hadir yg sudah pernah dilengkapi dengan pas foto pelamar.

d. Mengingat seleksi menggunakan sistem CAT maka waktu bersama tempat pelaksanaan seleksi agar dilihat secara cermat dengan http://casn.kemdikbud.go.id.

e. Pelamar hanya beroleh melaksanakan SKD dengan tempat bersama waktu yg sudah pernah ditentukan.

f. Materi SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Inteligensia Umum, bersama Tes Karateristik Pribadi.

VII. PENGUMUMAN KELULUSAN

1. Pengumuman mau dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) bersama Bupati, serta dimuat ulang (direlay) oleh Kementerian Pendidikan bersama Kebudayaan melalui laman http://casn.kemdikbud.go.id bersama www.kemdikbud.go.id/main, setelah memperoleh penetapan dari Panselnas.

2. Jadwal pengumuman kelulusan direncanakan dilaksanakan dengan minggu IV bulan September 2020, alias sesuai ketetapan Kementerian PAN bersama RB lebih lanjut.

3. Penetapan/keputusan Panitia Pengadaan CASN GGD Kemendikbud Tahun 2020 bersifat final bersama tidak beroleh diganggu gugat.

VIII. KETENTUAN LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi bersama mengikuti seluruh ketentuan yg ditetapkan.

2. Apabila di kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yg tidak sesuai dengan fakta alias melakukan manipulasi data baik dengan setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CASN/ASN maka kelulusan yg bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yg bersangkutan diberhentikan sebagai CASN/ASN.

3. Apabila pelamar sudah pernah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan NIP sampai batas waktu yg ditentukan, maka kelulusan yg bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yg bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

4. Panitia seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yg diumumkan dengan laman http://casn.kemdikbud.go.id. Pelamar beroleh mengirimkan email ke helpdesk.casn@kemdikbud.go.id apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Agustus 2020

Sekretaris Jenderal,

TTD.

Didik Suhardi

NIP 196312031983031004

Info : casn.kemendikbud.go.id

Lampiran