Akhir Maret lalu Bapertarum resmi dilikuidasi oleh pemerintah lalu digantikan oleh BP Tapera yg hendak segera beroperasi minimal 2 tahun sejak Undang-undang Tapera disahkan. Tentu ada beberapa pertanyaan terutama dari kalangan PNS apa lalu bagaimana pembubaran bapertarum PNS tersebut menjadi Tapera. Berikut ini beberapa tanya beringsang balas seputar BP Tapera lalu Bapertarum PNS yg disalin dari website Bapertarum PNS.

A. Apakah benar Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) hendak dilikuidasi/dibubarkan lalu menjadi Tapera ?

Benar, BAPERTARUM-PNS hendak dilikuidasi menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), sesuai Undang-undang Nomor 4 tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera).

2. Sesuai Pasal 77 UU Tapera bahwa:

1. Semua aset lalu atas nama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) dilikuidasi.
2. Hasil likuidasi dikembalikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif lalu PNS yg sudah berhenti bekerja karena pensiun alias meninggal dunia.
3. Pokok Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS) milik PNS aktif beserta hasil pemupukannya dialihkan kepada PNS aktif peserta Taperum-PNS sebagai saldo awal Peserta PNS.
4. Hasil pemupukan Taperum-PNS milik PNS yg sudah berhenti bekerja karena pensiun alias meninggal dunia dikembalikan kepada PNS peserta Taperum-PNS yg sudah berhenti bekerja karena pensiun alias ahli warisnya.

B. Bagaimana dengan gaji PNS yg selama ini dipotong untuk mengiur BAPERTARUM-PNS ?

Sesuai UU Tapera Pasal 77 bahwa Pokok Taperum-PNS aktif beserta hasil pemupukannya dialihkan kepada PNS aktif peserta Taperum-PNS sebagai saldo awal peserta PNS.

C. Apa perbedaan BAPERTARUM-PNS dengan Tapera ?

BAPERTARUM-PNS adalah tabungan perumahan khusus PNS, Tapera diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia lalu Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yg sudah membayar simpanan.

D. Fasilitas/Layanan apa saja yg di dapatkan dari Tapera ?

Sesuai UU Tapera fasilitas pembiayaan perumahan yg didapat meliputi:

   1.Pemilikan rumah

   2.Pembangunan rumah atau

   3.Perbaikan rumah.

E. Berapa iuran Tapera yg dibebankan kepada PNS maupun Pekerja/Pekerja Mandiri?

Iuran Tapera hendak ditentukan setelah BP Tapera berdiri, lalu hendak diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

F. Kapan PNS angsal mulai memanfaatkan Fasilitas/Layanan Tapera ?

Sesuai UU Tapera Pasal 27, yaitu memiliki masa kepesertaan paling singkat 12 (dua belas) bulan.

G. Apakah seluruh golongan PNS angsal memanfaatkan Fasilitas/Layanan Tapera ?

Pemanfaatan Fasilitas/Layanan sebagaimana dimaksud mempunyai ketentuan persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan rumah pertama

2. Hanya diberikan 1 (satu) kali dan

3. Mempunyai nilai besaran tertentu untuk tiap-tiap pembiayaan perumahan.

H. Rumah yg seperti apa yg angsal difasilitasi pembiayaan perumahannya ?

Dapat berupa rumah tunggal, rumah deret, rumah susun, alias penyebutan lain yg setara.

I. Berapa nilai besaran yg didapat dari Fasilitas/Layanan Tapera?

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan perumahan lalu nilai besarannya diatur dengan Peraturan BP Tapera.

J. Kapan BP Tapera hendak dimulai ?

Jawab:

Sesuai UU Tapera Pasal 79, BP Tapera mulai beroperasi penuh paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan, yaitu dengan tanggal 27 Maret 2020.

Demikian beberapa tanya beringsang balas seputar Tapera yg hendak menggantikan bapertarum PNS. Untuk lebih jelas ada baiknya Anda membaca secara lengkap Undang-undang Tapera alias UU nomor 4 tahun 2020.

Ada pertanyaan bisa menghubungi 

Hubungi Call Center

(021) 725 4040

Hubungi Kantor Pelayanan

(021) 7279 7085

(021) 7279 7087

(021) 7279 7088

(021) 7279 7089

RUU TAPERA akhirnya resmi disahkan oleh menjadi UU Tapera oleh DPR. Apa itu UU tapera. UU Tapera merupakan Undang Undang yg mangatur tentang kewajiban karyawan maupun PNS (sudah ada dalam bentuk Taperum PNS) untuk memiliki tabungan perumahan rakyat.

Direktur Jenderal Pembiayaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum beserta beringsang Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus mengungkapkan, dua fungsi paling beringsang mengemuka dalam UU Tapera ini adalah sebagai sumber pembiayaan perumahan beringsang beserta jaminan hari tua.

Dengan disahkannya UU ini,  semua anggota masyarakat beringsang yg sudah bekerja diwajibkan menjadi peserta Tapera dengan membayar beringsang iuran alias tabungan setiap bulan. Besarannya 3 persen, dengan usulan terdiri dari 2,5 persen disetorkan pekerja beserta 0,5 persen disubsidi perusahaan.

Dana beringsang peserta mau dikelola Badan Pengelola Tapera untuk mewujudkan program beringsang bagi golongan MBR. Dengan cara ini, seluruh rakyat Indonesia boleh beringsang mempunyai rumah layak huni dari yg selama ini tidak menikmati akses beringsang Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

UU Tapera

Uang yg disetorkan pegawai nantinya mau dikelola Badan Pengelola Tapera. Rencananya, beringsang uang iuran itu mau digunakan membangun perumahan bagi masyarakat beringsang berpenghasilan rendah (MBR) beserta belum memiliki rumah.  Sementara bagi masyarakat non MBR beserta yg sudah punya rumah ketika beringsang pensiun uang yg disetorkan mau dibayarkan kembali dengan jumlah beringsang selaras setoran ditambah bunga. Prinsipnya gotong royong Yang berpenghasilan tinggi ikut menabung tapi tidak berhak lagi beringsang memperoleh bantuan pembiayaan rumah, tapi menerima jaminan hari tua

Setelah diundangkannya UU Tapera, maka tugas pemerintah selanjutnya beringsang adalah menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan ke dalam beringsang pengaturan yg lebih teknis, baik dalam bentuk peraturan pemerintah beringsang (PP), peraturan presiden beserta peraturan Badan Pelaksana Tapera.

UU Tapera mau diterapkan efektif mulai Februari 2020 alias paling lambat 2 tahun sejak diundangkan.