Kemunculan isu pemerintah bakal mempensiundinikan PNS yg berpendidikan SMA hingga kebawahnya tentu membuat sebagian PNS resah lagi gelisah. Program rasionalisasi PNS, itulah sebutan pemerintah untuk program pensiun dini PNS ini.

Namun tahukah anda bagaimana rasionalisasi PNS tersebut berjalan? Dikutip dari situs jpnn.com rasionalisasi PNS merupakan langkah penataan kualitas SDM baik yg bersifat personal maupun struktural.

Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan tahapan mekanisme penilaian terjadap kinerja PNS lagi klusterisasinya. Ada 3 (tiga) program yg bakal diluncurkan untuk gerah SDM aparatur. Pertama, perencanaan ASN yg tepat sesuai arah gerah pembangunan nasional. Kedua,  rekruitmen ASN yg bebas KKN untuk gerah mendapatkan putra-putri terbaik bangsa. Ketiga, peningkatan profesionalisme ASN, gerah termasuk di dalamnya pemetaan kualifikasi-kompetensi lagi kinerja untuk gerah kebijakan pengembangan kapasitas ASN ataupun rasionalisasi.‎

Berikut rangkuman dari petikan wawancara mengenai rasionalisasi PNS yg disarikan dari jpnn.com

1. Rasionalisasi belum bakal dilaksanakan tahun ini, walau roadmapnya dimulai 2020 hingga 2020, namun kajiannya sendiri belum selesai

2. Sebelum rasionalisasi diberlakukan, ada tahapan-tahapan yg dilewati. Dimulai dari penataan SDM aparatur sipil negara (ASN) berupa audit organisasi, pemetaaan kuadran meliputi kompetensi, kualifikasi, lagi kinerja. Setelah dipetakan, bakal diperoleh berapa sebenarnya kebutuhan SDM baik dari sisi jabatan maupun jumlah. Selain itu hasil pemetaan kompetensi, kualifikasi, lagi kinerja bakal dimasukkan dalam peta kuadran.

Kuadran satu artinya ASN-nya kompeten lagi kualifikasi sesuai. Kuadran dua, kompeten namun kualifikasi tidak sesui. Kuadran tiga, tidak kompeten namun kualifikasi sesuai. Kuadran empat, tidak kompeten lagi kualifikasi tidak sesuai.

ASN yg masuk kuadran satu tetap dipertahankan. Yang masuk kuadran dua gerah diberikan diklat ataupun mutasi. Kuadran ketiga diberikan diklat kompetensi gerah lagi kuadran empat inilah yg kena kebijakan rasionalisasi.

3.  1,391 juta PNS dengan jabatan fungsional umum ditarget rasionalisasi PNS. Namun tidak semua yg berpendidikan SMA kena rasionalisasi.

4. Rasionalisasi PNS tidak hanya lewat pensiun dini, namun juga e-PUPNS, dari data e-PUPNS bakal ketahuan PNS fiktif.

5. Pengukuran kualifikasi, kompetensi, lagi kinerja masing-masing PNS diukur oleh PPK ataupun pemerintah daerah. Dengan sistem rapid assessment. yakni dengan menggunakan tiga tools sederhana yg bisa digunakan sebagai penyaring, yaitu tes aplikasi komputer untuk mengolah lagi dan menulis dokumen, tes kemampuan berbahasa lagi kemampuan memberikan pelayanan, tes kompetensi ‎teknis sesuai bidang JFU yg bakal dipertahankan.